Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang impresif secara angka. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% dengan inflasi yang terjaga di level 2,88%. Angka kemiskinan dan pengangguran pun secara statistik terpantau menurun. Namun, di balik catatan manis indikator makro ini, gelombang unjuk rasa dan keluhan masyarakat yang merasa hidupnya makin sulit masih bermunculan dari berbagai wilayah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyinggung fenomena ini dengan menjelaskan bahwa data makro pemerintah memang akurat, tetapi ada jeda waktu sampai dampaknya benar-benar terasa di rakyat bawah, sebuah penjelasan yang masuk akal secara teori, meski juga patut terus diuji: sudah berapa lama pertumbuhan bertahan di kisaran 5%, dan sampai kapan jeda ini masih bisa dianggap sekadar soal waktu, bukan soal struktur yang belum berubah?
Secara teori, kondisi ini relevan dengan Hipotesis Kurva Kuznets dan konsep Trickle Down Effect. Kurva Kuznets menggambarkan bahwa pada fase pemulihan atau pertumbuhan ekonomi tertentu, ketimpangan sering kali melonjak lebih dulu sebelum akhirnya membaik. Di saat yang sama, dampak limpahan dari pertumbuhan makro seperti pembukaan lapangan kerja baru dan kenaikan upah riil membutuhkan waktu untuk menurun ke tingkat mikro. Ketika laju pertumbuhan belum berada di level maksimal, proses merembesnya rezeki ekonomi ini berjalan sangat lambat dan kalah cepat dibanding kenaikan biaya hidup harian.
Akar masalah utamanya terletak pada kapasitas pertumbuhan ekonomi yang belum memadai untuk menampung gempuran angkatan kerja baru. Setiap tahun, jutaan lulusan sekolah dan perguruan tinggi masuk ke pasar kerja. Namun, pertumbuhan di kisaran 5% belum cukup kuat untuk menciptakan lapangan kerja formal secara masif. Seperti yang ditegaskan Menkeu Purbaya, batas ideal agar ekonomi sanggup menyerap angkatan kerja secara optimal dan menekan ketimpangan adalah pertumbuhan di level 6,7%. Selama angka itu belum tercapai, lapangan kerja berkualitas akan tetap langka, dan masyarakat terpaksa masuk ke sektor informal yang pendapatannya tidak pasti.
Kondisi ini menghantam keras kelompok masyarakat kelas menengah. Mereka berada di posisi serba salah: terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, tetapi terlalu rapuh untuk menanggung kenaikan harga barang pokok dan beban pajak. Ketika mencari pekerjaan layak makin sulit sementara pengeluaran harian terus membengkak, rasa frustrasi pun menumpuk. Aksi unjuk rasa yang terjadi di lapangan merupakan bentuk luapan kekecewaan atas jurang pemisah antara narasi keberhasilan ekonomi versi pemerintah dan realitas sulit di meja makan mereka.
Untuk menyelesaikannya, fokus pemerintah tidak boleh berhenti di angka 5% saja. Pertumbuhan harus dipacu hingga menyentuh kisaran 6,7% melalui penguatan industri manufaktur dan sektor padat karya yang benar-benar menyerap banyak tenaga kerja. Di saat yang sama, iklim usaha untuk UMKM harus dipermudah agar ekonomi warga di tingkat bawah bisa bergerak mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Pada akhirnya, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah tujuan akhir dari sebuah negara. Statistik di atas kertas tidak akan ada artinya jika rakyat masih kesulitan membeli beras dan mencari kerja. Pertumbuhan ekonomi baru bisa dikatakan berhasil apabila manfaatnya tidak hanya menjadi bahan laporan pejabat, tetapi benar-benar terasa di dompet dan isi dapur seluruh masyarakat Indonesia.
Oleh : Haibati Hana Imamah
Editor : Irfan Nurkholis
