Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa
secara umum dan berkelanjutan. Kenaikan harga ini secara langsung memengaruhi daya beli
masyarakat, yaitu kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa
dengan pendapatan yang dimiliki. Ketika inflasi meningkat, nilai riil dari pendapatan menurun,
sehingga masyarakat harus menyesuaikan pola konsumsi mereka.
Daya beli masyarakat sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi. Pada kondisi inflasi ringan,
dampaknya mungkin tidak terlalu terasa karena kenaikan harga masih dapat diimbangi dengan
peningkatan pendapatan. Namun, ketika inflasi mencapai tingkat sedang atau tinggi,
masyarakat mulai merasakan penurunan kemampuan membeli kebutuhan pokok. Hal ini
terutama dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar penghasilannya
dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, dan perumahan.
Selain itu, inflasi juga memengaruhi distribusi pendapatan. Kelompok masyarakat yang
memiliki aset atau investasi cenderung lebih mampu bertahan karena nilai aset mereka dapat
meningkat seiring dengan inflasi. Sebaliknya, kelompok yang hanya mengandalkan
pendapatan tetap, seperti pekerja bergaji bulanan, akan mengalami penurunan kesejahteraan.
Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan sosial dan dapat menimbulkan ketidakstabilan
ekonomi.
Dampak inflasi terhadap daya beli juga terlihat dalam pola konsumsi. Masyarakat cenderung
mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-esensial dan lebih fokus pada kebutuhan
pokok. Misalnya, ketika harga bahan makanan naik, rumah tangga akan mengurangi konsumsi
produk rekreasi atau barang mewah. Perubahan pola konsumsi ini dapat memengaruhi sektor
usaha tertentu, terutama yang bergerak di bidang hiburan, pariwisata, dan barang konsumsi
sekunder.
Dalam konteks makroekonomi, inflasi yang tinggi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat
terhadap stabilitas ekonomi. Ketidakpastian harga membuat masyarakat menunda konsumsi
atau investasi, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan bank
sentral biasanya merespons dengan kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga, untuk
mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan ini juga dapat berdampak pada daya beli karena
biaya pinjaman meningkat.
Contoh nyata dapat dilihat pada kondisi inflasi di Indonesia sepanjang 2025–2026, ketika harga
pangan dan energi mengalami kenaikan signifikan. Misalnya, harga beras premium sempat
menembus Rp15.000/kg, sementara harga cabai rawit mencapai Rp80.000/kg di beberapa
daerah. Lonjakan harga ini membuat masyarakat berpendapatan rendah harus mengurangi
konsumsi protein hewani dan menggantinya dengan sumber pangan yang lebih murah, seperti
tempe atau tahu. Dampaknya tidak hanya menekan daya beli, tetapi juga berpengaruh pada
kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, pelemahan rupiah juga menekan sektor industri yang bergantung pada bahan baku
impor. Biaya produksi meningkat, sehingga harga barang di pasar domestik ikut naik. Kelas
menengah yang pendapatannya stagnan semakin rentan karena harus mengorbankan alokasi
untuk tabungan, pendidikan, atau kesehatan.
Kesimpulannya, inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Dampaknya tidak hanya terbatas pada penurunan kemampuan membeli barang dan jasa, tetapi
juga mencakup perubahan pola konsumsi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi secara
keseluruhan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang
tepat sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.
