Pemerintah dan Badan Anggaran DPR resmi menyepakati pemangkasan alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp11,4 triliun, dari rencana awal Rp272,9 triliun menjadi Rp261,5 triliun. Sebagian besar pemangkasan berasal dari subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg, yang turun dari Rp142,8 triliun menjadi Rp131,4 triliun.
Yang menarik bukan angkanya, tapi asumsi di baliknya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan ini bukan karena pemerintah mengurangi volume BBM bersubsidi yang disalurkan, penurunan volumenya relatif kecil, dari 20,09 juta kiloliter menjadi 19,56 juta kiloliter. Yang berubah adalah asumsi harga: pemerintah dan DPR menurunkan patokan harga minyak mentah Indonesia (ICP) ke US$75 per barel, dengan asumsi rupiah di posisi Rp17.500 per dolar.
Di titik inilah muncul ketegangan yang layak dicermati. Sementara pemerintah menyusun anggaran 2027 dengan asumsi ICP US$75, harga minyak dunia (Brent) hari ini justru bergerak mendekati US$100 per barel, terdorong ketegangan yang belum reda di Timur Tengah. Selisih antara asumsi anggaran dan realitas pasar ini bukan angka kecil, kalau harga minyak riil sepanjang 2027 ternyata jauh di atas US$75, pemerintah punya dua pilihan yang sama-sama tidak enak: menambah subsidi lewat APBN Perubahan di tengah tahun anggaran berjalan, atau membiarkan harga BBM bersubsidi ikut terkerek naik.
Ini bukan skenario hipotetis. Baru pekan lalu, harga sejumlah BBM nonsubsidi di dalam negeri sudah naik signifikan mengikuti tren harga minyak dunia yang memanas. Kalau tren itu berlanjut sampai 2027, anggaran subsidi yang sudah dipangkas Rp11,4 triliun ini bisa jadi terlalu ketat sejak awal disusun, bukan karena pemerintah salah hitung, tapi karena asumsi makro yang dipakai sebagai basis perhitungan sudah berbeda dengan kenyataan pasar hari ini.
Pemerintah tentu punya alasan untuk memakai asumsi konservatif, proyeksi harga minyak dunia memang cenderung menurun dalam skenario dasar banyak lembaga internasional, dan mematok asumsi terlalu tinggi berisiko membengkakkan defisit di atas kertas sebelum tahun anggaran bahkan dimulai. Tapi ada risiko di sisi lain yang sama nyatanya: kalau ketegangan geopolitik yang mendorong harga minyak saat ini ternyata bukan gejolak sesaat, defisit fiskal 2027 yang sudah dipatok di 2,4% terhadap PDB bisa tertekan bukan karena belanja yang membengkak, tapi karena asumsi yang meleset sejak di atas kertas.
Yang jadi taruhannya sederhana: apakah harga minyak dunia akan kembali ke jalur yang diasumsikan pemerintah, atau justru bertahan tinggi karena faktor geopolitik yang sulit diprediksi kapan meredanya. Jawabannya baru akan terlihat sepanjang tahun 2027 berjalan, tapi anggaran yang mengasumsikan jawaban tertentu sudah disepakati hari ini.
