Pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi angka yang dibanggakan. Ketika produk domestik bruto meningkat, investasi tumbuh, dan konsumsi bergerak, ekonomi dianggap berada di jalur yang sehat. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan pertumbuhan tersebut? Di tengah berita tentang pertumbuhan ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang justru menghadapi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan pencapaian kualitas hidup yang semakin sulit. Inilah paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia, ketika angka ekonomi terindikasi meningkat, tetapi rasa aman masyarakat belum tentu ikut meningkat.
Pada kuartal II tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Namun, angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal sebelumnya. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian, juga melambat dari 5,52 persen pada kuartal I menjadi 5,06 persen pada kuartal II. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dibaca lebih dalam, bukan sekadar dirayakan melalui satu angka. Namun perlambatan laju pertumbuhan ini perlu dibedakan dari persoalan yang menjadi inti tulisan ini: mengapa pertumbuhan terasa jauh dari keseharian masyarakat bukan semata soal seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan soal bagaimana hasil pertumbuhan itu didistribusikan.
Persoalan utamanya terletak pada aspek kualitatif, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Dalam beberapa kondisi, kelompok berpendapatan tinggi dapat terus meningkatkan konsumsi dan asetnya, sementara kelompok menengah dan bawah justru harus lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatan. Ketika biaya pendidikan, kebutuhan pangan, transportasi, dan perumahan terus menjadi beban, masyarakat tidak selalu memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Di sinilah posisi kelas menengah menjadi menarik. Kelas menengah selama ini dianggap sebagai tulang punggung konsumsi nasional. Mereka bekerja, membayar pajak, membiayai pendidikan anak, dan menjadi penggerak berbagai sektor ekonomi. Namun, posisi ini juga rentan. Satu kali kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau peningkatan biaya hidup dapat mengubah stabilitas ekonomi rumah tangga secara drastis. Bahkan, terdapat tanda kesenjangan pertumbuhan konsumsi antar kelompok pendapatan, dengan kelompok kaya tumbuh lebih cepat dibanding kelompok menengah dan bawah. Data BPS memperkuat gambaran ini: rasio gini nasional naik menjadi 0,368 pada Maret 2026, dari 0,363 pada September 2025, setelah dua periode sebelumnya konsisten menurun, dengan ketimpangan di wilayah perkotaan (0,387) tercatat lebih tinggi dibanding perdesaan (0,296).
Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi benar-benar menciptakan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar meningkatkan angka output, sebuah pekerjaan rumah yang masih besar, mengingat proporsi pekerja informal per Mei 2026 tercatat masih sekitar 59,3 persen dari total penduduk yang bekerja. Pertumbuhan juga harus diikuti oleh peningkatan produktivitas, upah yang layak, akses pendidikan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Usaha mikro dan kecil (UMKM) pun perlu memperoleh akses pembiayaan serta pasar yang lebih luas agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar angka pertumbuhan yang tercatat dalam laporan statistik. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang mampu memberikan peningkatan kualitas hidup kepada masyarakat. Sebab, pertumbuhan yang sesungguhnya bukan hanya ketika angka-angka bergerak naik, melainkan ketika masyarakat dapat berkata, “Ya, ekonomi memang tumbuh, dan saya ikut merasakan pertumbuhan itu.”
Oleh: Oktavia Wulan Ramadani
Editor : Irfan Nurkholis
